Sabtu, 28 Oktober 2017

Demokrasi Dalam Prespektif Islam Dan Barat

Demokrasi Dalam Prespektif Islam Dan Barat
PEMBAHASAN

Demokrasi secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah (pemerintahan rakyat). Sedangkan secara etimologis (segi bahasa) terdiri dari dua kata, berasal dari bahasa Yunani (demos) berarti rakat (penduduk suatu tempat) dan (cratein atau cratos) yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.Jadi secara bahasa, Demokrasi adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan rakyat. 2 Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional implikasinya di berbagai Negara tidak selalu sama.3 Hakikat Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:
Pertama, pemerintah dari rakyat (government of the people) people ialah pemerintahan yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah (unlegitimate government) dimata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui berarti pemerintahan yang mendapat dukungan dari mayoritas rakyat. Dan sebaliknya pemerintahan yang tidak sah berarrti pemerintahan yang tidak mendapatkan dukungan dan pengakuan dari rakyat.
Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by people) ialah pemerintahan yang menjalankan kekuasaanya atas nama rakyat bukan golongan atau keinginan sendiri. Pemerintahan menjalankan kekuasaannya dibawah pengawasan rakyat.

Ketiga,pemerintahan untuk rakyat (government for people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat kepada pemerintah atau penguasa adalah untuk kepentingan rakyat. Oleh karena  itu, pemerintah harus mendahulukan kepentingan rakyat diatas segalanya. Pemerintah harus mendengar dan mengakomodasi asprisa yang diberikan oleh rakyat dan merumuskannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan menjalankan kehendak rakyat. [1]
ISU
Contoh ISU Demokrasi Masyarakat
Birokrasi yang politis, KKN, dan berbelit-belit

Birokrasi semasa orde baru sangat politis. Setiap PNS itu Korpri dan wadah Korpri adalah Golkar. Jadi sama saja dengan PNS itu Golkar. Ini berbahaya karena birokrasi merupakan wilayah eksekusi kebijakan. Jika birokrasi tidak netral, maka jika suatu saat partai lain yang memegang pucuk kebijakan, maka dia akan sulit dalam menjalankan kebijakannya karena birokrasi yang seharusnya menjalankan kebijakan tersebut memihak pada partai lain. Akibatnya kebijakan tinggal kebijakan dan tidak terlaksana. Leibih parahnya, ini dapat memicu reformasi birokrasi besar-besaran setiap kali ada pergantian kepemimpinan dan tentunya ini bukanlah hal yang baik untuk stabilitas pemerintahan. Maka seharusnya birokrasi itu netral.
 
Banyak sekali kasus KKN dalam birokrasi. Contoh kecil adalah pungli, suap, dll. Ini menjadi bahaya laten karena menimbulkan ketidakpercayaan yang akut dari masyarakat kepada pemerintah. Selain itu berdampak pula pada iklim investasi. Investor tidak berminat untuk berinvestasi karena adanya kapitalisasi birokrasi. Hal tersebut mendorong pada birokrasi yang tidak rasional. Kinerja menjadi tidak profesional, urusan dipersulit, dsb. Prinsip yang digunakan adalah “jika bisa dipersulit, buat apa dipermudah”.
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian prihatin dengan kondisi demokrasi di Tanah Air. Terlebih pada Pilkada Serentak 2017.
Dia menilai masyarakat lebih memilih mengadopsi bentuk demokrasi dari luar, ketimbang asli Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki bentuk demokrasi yang lebih membumi.
"Demokrasi liberal sekarang sepertinya. Indonesia semenjak 1998 mulai mengadopsi demokrasi barat tapi demokrasi Pancasila yang dicetuskan sendiri pendiri bangsa kita malah dilupakan," ujar Tito Karnavian, dalam semiloka Indonesia di Persimpangan antara Negara Pancasila vs Negara Agama Hotel Aryaduta, Menteng, Sabtu (8/4/2017).
Menurut dia, mulai banyak madrasah tidak lagi mengadopsi nilai-nilai Pancasila ini. Kapolri menilai, jika ingin meniru perjuangan, tirulah semangat Sumpah Pemuda.
"Sebenarnya, momennya justru, kalau saya lihat ada di Sumpah Pemuda, bukan di peristiwa 98 jika mau bangkit bersama," kata Tito.
Dia mengatakan semangat Sumpah Pemuda tidak menampilkan latar belakang seseorang. Pada saat itu, para pemuda pemudi mendeklarasikan diri sebagai satu bangsa.
"Tahun 45 Soekarno-Hatta juga mengenalkan konsep Bineka Tinggal Ika. Saat itu mereka sudah melihat dan paham ada perbedaan tapi dimunafikkan. Mereka mengerti itu bisa jadi faktor yang memecah belah kita, tapi tujuannya kita bersatu. Sudah diantisipasi," ucap Kapolri.






ANALISIS
Suatu hal yang harus diingat ialah,bahwa proses demokratisi dan penguasaan civil society tidak dapat hanya dilakukan oleh pemrintahan atau kelompok masyarakat tertentu.Namun, perlu kesiapan semua pihak untuk menerima dan mengimpletasikannya. Pada zam pemrintahan Presiden Wahid sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Azyumardi Azra, telah mampu memberikan peluang sebebas-bebasnya bagi pembentukan demokrasi dan civil society. Ia mengidealkan sebuah pemerintahan yang tidak banyak pemrintah. Dengan semboyan “pemerintahan yang baik adalah yang sedikit memerintah (the best government is the least governemnt.) Namun, harga yang harus dibayar (social cost) adalah diturunkannya dirinya dari kursi kepresidenan, sekaligus semangat civil society yang diperjuangkan Wahid.[2]


KETERKAITAN
Surat al imran ayat 159
فَبِمَارَحْمَةٍمِنَاللَّهِلِنْتَلَهُمْۖوَلَوْكُنْتَفَظًّاغَلِيظَالْقَلْبِلَانْفَضُّوامِنْحَوْلِكَۖفَاعْفُعَنْهُمْوَاسْتَغْفِرْلَهُمْوَشَاوِرْهُمْفِيالْأَمْرِۖفَإِذَاعَزَمْتَفَتَوَكَّلْعَلَىاللَّهِۚإِنَّاللَّهَيُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ


Artinya :”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
Surat as-syu’ara ayat 38
وَالَّذِينَاسْتَجَابُوالِرَبِّهِمْوَأَقَامُواالصَّلَاةَوَأَمْرُهُمْشُورَىٰبَيْنَهُمْوَمِمَّارَزَقْنَاهُمْيُنْفِقُونَ


Artinya :”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”








SOLUSI
    Tanggap dan kritis akan adanya suatu permasalahan. Dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang mementingkan kepribadiannya sendiri terutama yang berkaitan dengan demokrasi. Mengajarkan pendidikan politik yng baik dan benar kepada anak-anak sekolahan maupun masyarakat.

KESIMPULAN
Demokrasi secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah (pemerintahan rakyat). Sedangkan secara etimologis (segi bahasa) terdiri dari dua kata, berasal dari bahasa Yunani (demos) berarti rakat (penduduk suatu tempat) dan (cratein atau cratos) yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.
3 Hakikat Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:

Pertama, pemerintah dari rakyat (government of the people)
Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by people)
Ketiga,pemerintahan untuk rakyat (government for people)


DAFTAR PUSTAKA

Hasyim Muhammad, Tafisir Tematis Al Qur’an Dan Masyarakat, Yogyakarta 2007




1 Hasim Muhammad M,ag .Tafsir Tematis Al Qur’an dan Masyarakat,yogyakarta 2007 .hlm 32-33
[2] Hasim Muhammad M,ag .Tafsir Tematis Al Qur’an dan Masyarakat,yogyakarta 2007 .hlm 88

Tidak ada komentar:

Posting Komentar